LPM NUSA - Gelar aksi damai, senin siang (18/09), ratusan PKL Teras Malioboro 2 tumpah-ruah memadati sepanjang jalan Harsono hingga jalan Kenari. Berangkat dari Teras Malioboro 2 mereka tiba di depan kantor DPRD Kota pada jam 13:00 WIB.
Massa aksi ini membawa lima bus sebagai transportasi bagi PKL yang sudah sepuh yang ingin ikut serta, sementara sisanya menggunakan puluhan transportasi roda dua.
Para Pedagang Teras Malioboro ini bergerak dari depan kantor DPRD menuju Kantor Balai Kota. Mereka menuntut kejelasan pelaksanaan validasi data pedagang yang transparan (partisipatif) dan meminta pertanggung jawaban atas pendapatan yang menurun drastis, infrastruktur yang tidak layak serta mereka meminta relokasi jilid II yang mensejahterakan.
Saat massa aksi hendak masuk ke Halaman Balai Kota Yogyakarta melalui pintu sisi utara, massa dihadapkan dengan petugas keamanan dan sempat tertahan di muka pintu gerbang. Hingga jam 14:00 WIB para massa aksi berhasil masuk ke halaman balai kota dengan tertib.
Meskipun demikian, mereka kembali dikecewakan disebabkan PJ wali kota yang tidak bisa menunaikan tanggung Jawabnya untuk menemui dan mendengar protes dan tuntutan massa. Padahal dari jauh hari sebelum menggelar aksi ini mereka sudah berkirim surat dengan PJ walikota hingga lima kali. Namun, tidak pernah mendapatkan tanggapan apapun.
“Surat sampai lima kali ke PJ wali kota untuk beraudiensi dan bersilaturahmi karena pengurus baru (Tridharma) sudah tersahkan,” terang pengurus Paguyuban PKL Malioboro, Tridharma Supriyati di sela-sela aksinya di Balaikota Yogyakarta.
Sudah satu tahun lamanya sejak Agustus 2022 (baca:berita LPM Nusa) Para PKL Malioboro berdagang di bawah bayang-bayang kecemasan disebabkan ulah kebijakan pemerintah kota yang tidak partisipatif. Dimulai dari relokasi PKL di bibir jalan Malioboro menuju Teras 1 dan 2. Hingga rencana relokasi jilid II yang mereka tidak pernah dilibatkan dan dipanggil sama sekali untuk duduk bersama dengan pemkot. Mereka hanya mendapatkan informasi melalui media sosial saja.
“Kita dipindah seperti apa gambarannya belum ada,” lanjut Supriyati
Sehingga, isu relokasi ini membuat para pedagang terutama di Teras Malioboro 2 menjadi resah karena informasi yang tidak jelas.
“Ya jelas resah, karena kita belum tahu apa-apa kita hanya tahu sepenggal dari medsos aja. 2024 kita dipindah. Tempatnya di mana kita juga belum tahu gambarannya belum tahu," ungkapnya.
Setelah, segenap upaya meminta pendampingan kepada PJ walikota tidak ditanggapi, ketua Paguyuban PKL Tridharma membacakan surat terbuka untuk PJ walikota. Setelah itu massa aksi bergerak menuju kantor DPRD kota. Di kantor DPRD massa dikagetkan dengan adanya perwakilan dari NON-PKL Malioboro yang tidak ada dalam data PKL Malioboro dalam sidang paripurna.
Hal ini sontak membuat massa semakin geram dan menambah kegaduhan di halaman kantor DPRD. Beruntung polisi dan petugas keamanan berhasil menurunkan tensi aksi massa untuk tetap kondusif. Setelah kondisi membaik massa aksi kembali menyampaikan orasi dan tuntutannya di depan pintu kantor DPRD, sembari menunggu sidang paripurna selesai. Sementara sidang baru selesai dan bisa diumumkan hasilnya pada jam 17:45 WIB.
Pasca sidang secara terbuka H. Danang Rudiyatmoko sebagai ketua DPRD menemui langsung massa aksi dan menyampaikan hasil dari rapat paripurna yang dilakukan oleh anggota DPRD dan para ketua Paguyuban. Dari sidang paripurna ini menghasilkan kesepakatan bahwa hanya terdapat tiga Peguyuban yang valid dan akan diikutkan dalam mevalidasi data-data PKL Malioboro serta menjadi patner pemkot dalam merumuskan dan membicarakan masa depan relokasi jilid II yang saat ini masih di Teras Malioboro 1 dan 2.
Hal ini dimaksudkan supaya dapat mengatasi permasalahan terkait dugaan lapak siluman yang disusupkan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan peguyuban yang valid.
“Tadi sudah terjadi kesepakatan bahwa untuk pedagang Teras Malioboro 2 akan dilakukan validasi ulang yang artinya dimulai dari nol lagi dengan dipandu oleh 3 koordinator" Ungkap Danang.
Dan dengan tiga perwakilan Paguyuban ini diharapkan dapat mendapingi para PKL dalam proses validasi data yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta.
“Yang penting tidak ada intimidasi pengosongan ataupun pemberhentian kegiatan, dan kalau terjadi apa-apa laporkan pada DPRD” Tambahnya.*()
Penulis | Suldi Ismail | Editor | Hanif Muslim | Foto | Shelock Holmes |